, Jakarta - Korporasi konstruksi serta investasi punya negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., keluarkan dana Rp7,06 miliar untuk remunerasi anggota dewan komisaris selama 2016. Angka ini bertambah dibanding dengan Rp5,06 miliar pada 2015.
Info tentang remunerasi dewan komisaris Adhi Karya itu tertera dalam Laporan Tahunan 2016 yang diterbitkan oleh perseroan di situs sah Bursa Dampak Indonesia serta situs sah perseroan.
Remunerasi dewan komisaris Adhi Karya terbagi dalam honorarium, tunjangan (tunjangan hari raya, tunjangan transportasi) serta asuransi purna jabatan. Diluar itu, komisaris Adhi Karya memperoleh sarana kesehatan serta pertolongan hukum.
Pada sekarang, jumlahnya anggota dewan komisaris Adhi Karya terbagi dalam 6 orang yang mempunyai beberapa latar.
Fadjroel Rachman, Komisaris Penting Adhi Karya yang dikenal juga jadi aktivis politik, mendapatkan pendapatan Rp1,12 miliar pada 2016.
Pendapatan itu terbagi dalam upah Rp54,45 juta per bulan, asuransi purna jabatan Rp13,61 juta, tunjangan hari raya Rp54,45 juta, tunjangan transportasi Rp10,89 juta serta tantiem Rp126,27 juta. Pada 2016, waktu kerja Fadjroel sekitar 12 bulan.
Tidak hanya Fadjroel, anggota dewan komisaris Adhi Karya yang lain ialah Bobby Achirul Awal Nazief serta Muchlis Rantoni Luddin dimana keduanya memperoleh pendapatan semasing sejumlah Rp1,16 miliar pada 2016.
Nilai upah dua orang itu berlainan dibanding dengan Komisaris Penting yaitu Rp49 juta per bulan serta asuransi purna jabatan Rp12,25 juta dan tunjangan hari raya Rp49 juta.
Laporan tahunan itu mengatakan dua orang itu tidak memperoleh tunjangan transportasi. Tetapi, mereka memperoleh tantiem Rp378 juta per orang.
Tiga orang komisaris yang lain, Wicipto Setiadi, Rildo Ananda Anwar serta Hironimus Hilapok, memperoleh pendapatan semasing Rp1,2 miliar pada 2016. Nilai upah serta tunjangan yang didapat mereka sama juga dengan Bobby serta Muchlis, perbedaannya mereka memperoleh tunjangan transportasi Rp9,8 juta. Mereka memperoleh tantiem Rp303 juta per orang.
Manajemen Adhi Karya menerangkan kebijaksanaan remunerasi itu diformulasikan dengan merujuk pada perubahan pasar konstruksi. Tingkat besaran upah serta tunjangan itu dievaluasi tiap tahun.
“Jumlah remunerasi itu selanjutnya akan tercantum dalam Gagasan Kerja serta Budget Perseroan. Penentuan upah/honorarium, tunjangan serta sarana buat Direksi serta Dewan Komisaris sesuai Surat Ketetapan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No.014-6/230 tanggal 22 Juli 2016,” tutur manajemen dalam laporan itu
BISNIS
"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar